18 Nov Bagaimana Peran Negara dalam Menjaga dan Melindungi Hak Asasi Manusia?
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal yang dimiliki oleh setiap individu secara inheren. HAM mencakup beberapa aspek kejidupan yang sangat penting, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak kebebasan berpendapat, hak tanpa perbudakan, hak tanpa diskriminasi, dan sebagainya. HAM bersifat universal dan tidak bisa dicabut, oleh karena itu HAM setiap individu harus dijaga dan dilindungi oleh negara.
1.Peran Negara dalam HAM
Negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa HAM setiap warganya harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Hukum Internasional menempatkan negara sebagai pelaku utama dalam menjaga HAM. Peran negara dibagi menjadi tiga dalam menjalankan tugas tersebut, yaitu:
2. Menghormati (To Respect)
Negara wajib menghormati HAM yang dimiliki setiap individu dan dilarang untuk melanggar HAM tersebut. Misalnya, negara tidak boleh melakukan tindakan represif yang merugikan dan membatasi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.
3.Melindungi (To Protect)
Selain menghormati, negara juga harus melindungi HAM setiap warganya agar tidak dilanggar oleh pihak ketiga baik oleh individu, kelompok, atau perusahaan. Dalam hal ini, negara dapat menciptakan regulasi dan mekanisme penegakkan hukum yang efektif dalam mencegah maupun menghukum pelanggaran HAM.
4.Memenuhi (To Fulfill)
Dalam memenuhi HAM setiap warganya, negara dapat melakukan. Selain menghormati tapi juga mau seperti lembaga lembaga komnas HAM dan lembaga lain juga
Â
Â
- Tantangan dan Tanggung Jawab Negara dalam Menjaga dan Melindungi HAM
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang mengakui martabat dan kebebasan individu, yang harus dihormati oleh setiap negara. Dalam konteks Indonesia dan banyak negara lainnya, menjaga dan melindungi HAM menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mencapai kemajuan sosial dan politik. Berikut ini beberapa tantangan yang dihadapi negara dalam menjaga dan melindungi HAM.
1.Tantangan Dalam Menegakkan Hukum
Salah satu masalah mendasar dalam penegakan HAM adalah ketidakselarasan antara hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan. Meski sudah ada aturan yang jelas tentang perlindungan HAM, penegakan hukum sering kali terhambat oleh faktor seperti korupsi, ketidakberpihakan aparat penegak hukum, dan impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM. Hal ini berpotensi memperburuk situasi pelanggaran HAM, karena pelaku sering tidak mendapatkan sanksi yang seharusnya.
2.Konflik Sosial dan Politik
Indonesia, sebagai negara yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya, menghadapi tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial. Konflik yang berbasis etnis atau agama kadang memicu pelanggaran HAM, seperti kekerasan terhadap kelompok tertentu. Dalam situasi tersebut, negara perlu bertindak tegas untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran HAM sambil menjaga rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
3.Pengaruh Globalisasi
Globalisasi membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, globalisasi memperkenalkan nilai-nilai universal mengenai HAM, namun di sisi lain, globalisasi juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan eksploitasi tenaga kerja. Negara harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pengaruh global yang mengorbankan hak-hak individu atau kelompok tertentu, terutama dalam sektor ekonomi dan perdagangan internasional.
Tanggung jawab negara dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia (HAM) adalah kewajiban yang tercermin dalam prinsip dasar hukum internasional dan nasional. Negara memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa setiap individu di wilayahnya dapat menikmati hak-hak dasar yang melekat pada dirinya, tanpa ada diskriminasi, penyiksaan, atau penganiayaan. Tanggung jawab negara ini mencakup beberapa aspek penting, yang perlu dipahami dalam konteks teori dan praktik pelaksanaan HAM.
- Solusi dan Rekomendasi
Negara harus memperkuat sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum dijalankan tanpa pandang bulu, termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, untuk lebih sensitif terhadap isu-isu HAM dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Kesimpulan
Menjaga dan melindungi hak asasi manusia adalah tantangan yang kompleks bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Meskipun telah ada kemajuan dalam kerangka hukum dan kebijakan, tantangan di lapangan baik dalam hal penegakan hukum, kesenjangan sosial, atau pemenuhan hak-hak kelompok rentanmasih harus diatasi secara serius. Negara perlu menciptakan sistem yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan dalam menjaga HAM agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Oleh: Sulistyaning Karina Taradhanti
Peserta Magang dari Universitas Veteran Jakarta
Sumber
- Muhammad Jailani, Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia, Ejournal.Unisba.Ac
- Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang Ite Di Era Demokrasi, Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal.
- 3 Kewajiban Pokok Negara Dalam Hukum Ham Internasional, Hukum Online.
- Christanugra Philip, Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional, Ejournal Fakultas Hukum Unsrat.