26 Feb Sembilan Bintang Gelar Dialog Hukum Terkait Konflik Ciletuh Hilir di PWI Bogor

BOGOR – Konflik antara warga Kampung Ciletuh Hilir, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor dengan PT. MNC Land belum usai. Perseteruan tersebut terkait sengketa lahan wakaf pemakaman seluas 12 ribu meter persegi. Ribuan makam bakal dipindahkan ke lokasi lain oleh pihak perusahaan multi nasional milik MNC Group itu.Sembilan Bintang Gelar Dialog Hukum Terkait Konflik Ciletuh Hilir di PWI BogorSembilan Bintang Gelar Dialog Hukum Terkait Konflik Ciletuh Hilir di PWI Bogor

Warga dan para ahli waris, menolak keras upaya penggusuran pemakaman umum di Ciletuh Hilir. Selain itu, penduduk yang selama puluhan tahun menggarap tanah eks HGU yang kini dikuasai MNC Land, menuntut kompensasi. Sebab, warga kehilangan mata pencaharian setelah masuknya MNC Group ke Ciletuh Hilir.

Berlarut-larutnya penyelesaian sengketa, membuat puluhan warga Ciletuh Hilir hidup menderita. Selain kehilangan pekerjaan, warga juga mulai kesulitan akses jalan menuju rumahnya. Sebab, letak perkampungan berada di jatung areal MNC Land.

“Tanah di sekeliling kampung kami sudah dikuasai MNC Land. Memang kami masih ada akses jalan, tapi sangat terbatas. Warga Ciletuh Hilir sangat dirugikan oleh MNC Land. Apalagi, mereka juga mau menggusur pemakaman,” kata Ketua RW di Kampung Ciletuh Hilir, Djaja Mulyana kepada pewarta di Sekretariat PWI Kota Bogor, Jum’at, pekan kemarin.

Didasari persoalan itu, Kantor Hukum Sembilan Bintang selaku kuasa hukum warga Ciletuh Hilir menggelar Dialog Hukum #1 bertema “Murkanya warga Ciletuh Hilir atas terkurungnya sikap birokrat di tangan pengusaha hitam”.

Kegiatan tersebut melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas di Bogor, aktivis mahasiswa dan tokoh masyarakat. Acara dialog berlansung di Aula Kantor PWI Kota Bogor, Jalan Kesehatan No 4, Kelurahan Tanahsareal, Kecamatan Tanahsareal, Kota Bogor.

Djaja Mulyana menceritakan, selama hampir tiga bulan warga diintimidasi berupa perlakuan buruk dari aparat hukum. “Seharusnya aparat hukum membela dan mengayomi warga masyarakat, tapi malah menekan masyarakat,” katanya.

Ia menyebut, warga sudah meminta bantuan ke sejumlah pihak dan menyampaikan keinginannya supaya mendapat keadilan. “Warga tidak mau tanah wakaf diserobot pengusaha hitam,” tegasnya.

Sementara, Kuasa hukum warga Ciletuh, Anggi Triana Ismail yang mewakili kantor hukum Bintang Law and Parthner menjelaskan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan upaya hukum, baik ditingkat daerah hingg apusat untuk membela warga kampung Ciletuh HHilir dalam mempertahankan hak mereka yang merasa dirampas oleh pihak pengusaha.

“Jika pemerintah memang hadir, seharusnya hal ini tidak terjadi. Sejak hadirnya MNC Land tahun 2014 silam, masyarakat sudah menolak dan penolakan itu pun tertuang dalam surat kesepakatan atas penolakan pembelian lahan warga,” papar Anggi yang merupakan Direktur Executif Sembilan Bintang Law and Partners.

Berdasarkan surat kesepakatan penolakan warga, pemerintah daerah seharusnya menjadi benteng masyarakat. Anggi menegaskan, akan terus berjuang membela hak warga Ciletuh Hilir. Ia juga akan melaporkan segala bentuk tindak kriminalisasi oknum pemerintah daerah yang bersekongkol dengan PT. MNC Land.

“Yang kami lawan adalah perusahaan raksasa multi nasional dan penguasa hitam, kami akan melaporkan mereka ke Bareskrim Mabes Polri, Ombudsman RI dan bahkan Presiden RI, beserta Menterinya yang terkait,” sebut Anggi.

Kantor Hukum Sembilan Bintang mengaku sangat mengapresiasi PWI Kota Bogor yang sudah memfasilitasi tempat dialog. Selain itu, ia berharap wartawan anggota PWI mau ikut membantu menyuarakan aspirasi warga Ciletuh Hilir di medianya masing-masing.

Ketua PWI Kota Bogor Arihta Utama Surbakti mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi dialog warga dan mahasiswa. Ia menuturkan, sebagai pilar ke-empat dalam berdemokrasi, PWI selaku insan pers tetap pada tupoksinya sebagai kontrol sosial dengan menyajikan pemberitaan yang tetap objektif dan independen.

“Apapun itu akan selalu kami bantu, terpenting sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku,” ucap Arie, panggilan akrab Ketua PWI Kota Bogor.

Admin/Uploader: Rudi Mulyana, S.H.